Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021

Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Bab IV Sasaran dan Tata Caa Pelaksanaan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab V Organisasi Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab VI Jenis Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab VII Pelayanan Kegawatdaruratan Medis yang Tidak Dilayani Bab VIII Pembiayaan Bab IX Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab X Monitoring dan Evaluasi Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

20 September 2021

Tanggal Pengundangan

20 September 2021

Tanggal Berlaku

20 September 2021

Sumber

BD.2021/NO.51

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 263 kali

FILE-FILE PERATURAN

2021perwal3375051.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kegawatdaruratan medis

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2021/NO.51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan medis yang terpadu dan terintegrasi, maka diperlukan suatu pengaturan pelayanan kegawatdaruratan; bahwa untuk mewujudkan suatu pengaturan pelayanan kegawatdarutan maka diperlukan sebuah sistem yang melibatkan berbagai pihak baik pada masa pra rujukan maupun di fasilitas pelayanan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Bab IV Sasaran dan Tata Caa Pelaksanaan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab V Organisasi Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab VI Jenis Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab VII Pelayanan Kegawatdaruratan Medis yang Tidak Dilayani Bab VIII Pembiayaan Bab IX Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Prafasyankes Bab X Monitoring dan Evaluasi Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021

Pelayanan Kegawatdaruratan Medis Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT