Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2021

Pembagian Jasa Pelayanan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini terdiri atas 6 bab dan 9 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Komponen Tarif Paket Layanan dan Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Tarif Paket Layanan, dan Kategori Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

14 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2021

Tanggal Berlaku

03 Januari 2021

Sumber

BD. 2021/No. 57

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 345 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_Nomor_57_Tahun_2021_Ttg_Pembagian_Jasa_Pelayanan_PIE_pada_RSUD_Teluk_Kuantan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD. 2021/No. 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan; b. bahwa RSUD Teluk Kuantan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 568/1 11/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Riau; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan; d. bahwa berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 tentang Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Dalam Kisaran 30 - 50% (Tiga Puluh Sampai Dengan Lima Puluh Persen). Dari jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan rumah sakit yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pelayanan kesehatan peserta (JKN) maupun jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan dari Pelayanan kesehatan pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) yang dibayarkan atau dibebankan oleh Kementerian Kesehatan dengan tarif Paket Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG’s) besaran porsi yang dapat dibagikan dalam pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berkisar 35 - 40% (Tiga Puluh Lima Sampai Dengan Empat Puluh Persen); e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723); 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Tehnis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ( Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
Perbup ini terdiri atas 6 bab dan 9 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Komponen Tarif Paket Layanan dan Proporsi Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Tarif Paket Layanan, dan Kategori Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2021.
13 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521