Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perdaftaran Perusahaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewajiban, Waktu, Tempat Dan Pengecualian Pendaftaran; Bab III Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab Dan Pelaporan; Bab IV Tata Cara Pendaftaran Perusahaan; Bab V Pelayanan Informasi Perusahaan; Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan; Bab VII Sanksi Administratif; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Lain-Lain; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perdaftaran Perusahaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

07 April 2016

Tanggal Pengundangan

07 April 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2016 /No. 15, LL 15 HLM

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 318 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No.15 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN USAHA - PERIZINAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2016 /No. 15, LL 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perdaftaran Perusahaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan pelayanan prima kepada dunia usaha di Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; b. bahwa untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian perusahaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang ! Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia j Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/ PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/MDAG/ PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 10);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kewajiban, Waktu, Tempat Dan Pengecualian Pendaftaran; Bab III Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab Dan Pelaporan; Bab IV Tata Cara Pendaftaran Perusahaan; Bab V Pelayanan Informasi Perusahaan; Bab VI Pembinaan Dan Pengawasan; Bab VII Sanksi Administratif; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain; Bab IX Ketentuan Lain-Lain; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521