Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 13 Tahun 2016

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Obyek, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak; Bab III Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak; Bab IV Ketentuan Perizinan; Bab V Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Bab VI Media Pembayaran Dan Perforasi; Bab VII Tata Cara Perhitungan Pajak; Bab VIII Sistem Pemungutan Pajak; Bab XI Tata Cara Penyetoran Pajak; Bab XII Tata Cara Pelaporan; Bab XIV Pembukuan Dan Pemeriksaan; Bab XV Penyidikan; Bab XVI Pengawasan Dan Penertiban; Bab XVII Ketentuan Lain-Lain; Bab XVIII Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

07 April 2016

Tanggal Pengundangan

07 April 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 13, LL 15 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 286 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No.13 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2014 /No. 13, LL 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran

ABSTRAK:

a, bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran perlu mengatur pengelolaan Pajak Restoran melalui Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 4);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Obyek, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak; Bab III Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak; Bab IV Ketentuan Perizinan; Bab V Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Bab VI Media Pembayaran Dan Perforasi; Bab VII Tata Cara Perhitungan Pajak; Bab VIII Sistem Pemungutan Pajak; Bab XI Tata Cara Penyetoran Pajak; Bab XII Tata Cara Pelaporan; Bab XIV Pembukuan Dan Pemeriksaan; Bab XV Penyidikan; Bab XVI Pengawasan Dan Penertiban; Bab XVII Ketentuan Lain-Lain; Bab XVIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521