Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 40 Tahun 2016

Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan Dan Kereta Gandengan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan BAB III Ketentuan Perizinan BAB IV Nama, Objek dan Subjek Retribusi BAB V Golongan Retribusi BAB VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB VII Prinsip dan Sasaran Dalam Penetaoan BAB VIII Struktur dan Besarnya Tarif BAB IX Tata Cara dan Wilayah Pemungutan BAB X Saat Retribusi Terutang BAB XI Sanksi Administrasi BAB XII Tata Cara Pembayaran BAB XIII Tata Cara Penagihan BAB XIV Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi BAB XV Kedaluwarsa BAB XVI Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa BAB XVII Pengawasan dan Penertiban BAB XVIII Ketentuan Pidana BAB XIX Ketentuan Penyidikan BAB XX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemindahan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan Dan Kereta Gandengan
T.E.U.
Indonesia, Kota Bau-Bau
Nomor
40
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Baubau
Tanggal Penetapan
20 Juli 2016
Tanggal Pengundangan
20 Juli 2016
Tanggal Berlaku
Sumber
BD.2016 / NO.40
Subjek
TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Bau-Bau
Bidang
Halaman ini telah diakses 439 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan