Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 33 Tahun 2016

Pengelolaan Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

27 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016 / NO.33

Subjek

KESEHATAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 569 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No.33 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2016 / NO.33
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengelolaan Penerimaan Keuangan Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau
ABSTRAK:	bahwa untuk lebih tertibnya pengelolaan admin i s t r asi pe l a ya n an k ese ha t an pada lin g ku p d ina s k ese h a t an k ota Bauba u , d i pandan g p e r l u m e n ga tur p e n ge l o l aan pe n e ri maan k euan gan D ina s Kese ha t an Ko t a Baubau ; bahw a be r dasa rk a n pe r t imba n gan se baga i ma n a d i ma k su d da l am hu r uf a , p e r l u di t e t apk an de n gan p e r a t ur an Wa lik o t a 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pemb e ntuk am Ko t a Bau-Bau ( Lemba r an Nega r a Re pub li k Indo n es i a Ta hun 20 0 1 Nomo r 93 , Tambah an Lemba r an Nega r a Re pub li k Indo n es i a No mor 4 120) ; Unda n g -Unda n g Nomo r 17 Ta hu n 200 3 t e nt a n g k e ua n gan Nega r a (Lemba r an Nega r a Re pub li k Indon es i a Ta h u n 2003 Nomo r 47 , Tambahan Le mbar an Nega r a Re pub li k Indo n es i a Nomor 4286) ; Undan g -Und a n g Nomor 1 Ta hu n 200 4 t e n t a n g Pe mbe ndaha r aan Nega r a (Lembaran Nega r a Re pub li k Indo n es i a Ta hun 200 4 Nomor 5 , Tamba h an Lemba r a n Nega r a Re publ i k Indon es i a Nomo r 4355) ; U ndang -U nda n g Nomor 15 Tahu n 200 4 t e nt an g Pe m e r i k saan p e n ge l o l aan dan t an gg un g j awab Ke ua n gan Nega r a ( Le mba r an Negar a Repub li k Indon es i a Ta hun 200 4 Nomor 66 , Tamba h an Lemba r an Negara Republik Indonesia 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5324); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 8). PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521