Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 15 Tahun 2016

Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Kewenangan BAB III Ketentuan Operasional dan Perizinan BAB IV Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi BAB V Golongan Retribusi BAB VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB VII Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif BAB VIII Struktur dan Besarnya Tarif BAB IX Wilayah Pemungutan BAB X Masa Retribusi dan Saat Terhutangnya Retribusi BAB XI Surat Pendaftaran BAB XII Penetapan Retribusi BAB XIII Tata Cara Pemungutan BAB XIII Tata Cara Pembayaran BAB XIV Keberatan BAB XV Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi BAB XV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi BAB XVI Kedaluwarsa Penagihan BAB XVII Ketentuan Pidana BAB XVIII Sanksi Administrasi BAB IX Penyidikan BAB XX Ketentuan Lain-Lain BAB XXI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

13 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

13 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016 / NO.15

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 460 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No.15 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2016 / NO.15
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; b. bahwa Izin Usaha Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pengurangan daerah, maka perlu diatur pemungutannya sebagai Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); BAB I Ketentuan Umum BAB II Kewenangan BAB III Ketentuan Operasional dan Perizinan BAB IV Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi BAB V Golongan Retribusi BAB VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB VII Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif BAB VIII Struktur dan Besarnya Tarif BAB IX Wilayah Pemungutan BAB X Masa Retribusi dan Saat Terhutangnya Retribusi BAB XI Surat Pendaftaran BAB XII Penetapan Retribusi BAB XIII Tata Cara Pemungutan BAB XIII Tata Cara Pembayaran BAB XIV Keberatan BAB XV Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi BAB XV Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi BAB XVI Kedaluwarsa Penagihan BAB XVII Ketentuan Pidana BAB XVIII Sanksi Administrasi BAB IX Penyidikan BAB XX Ketentuan Lain-Lain BAB XXI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521