Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 19 Tahun 2015

Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat; Bab III Maksud Dan Tujuan; Bab IV Lembaga Adat Keraton Sarano Barata Kulisusu; Bab V Tugas, Fungsi Dan Wewenang; Bab VI Hak Dan Kewajiban; Bab VII Pembinaan; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain. Bab IX Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

01 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

01 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 19, LL 11 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 408 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No.19 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LEMBAGA ADAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2015 /No. 19, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu

ABSTRAK:

a. bahwa kebudayaan Masyarakat Adat Keraton Sara Barata Kulisusu merupakan bagian dari Budaya Bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset Nasional, yang keberadaannya perlu dilestarikan, dibina, diberdayakan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam menciptakan Masyarakat Buton Utara yang memiliki jati diri dan berakhlak mulia; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Keraton Sara Barata Kulisusu;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara diprovinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat; Bab III Maksud Dan Tujuan; Bab IV Lembaga Adat Keraton Sarano Barata Kulisusu; Bab V Tugas, Fungsi Dan Wewenang; Bab VI Hak Dan Kewajiban; Bab VII Pembinaan; Bab VIII Ketentuan Lain-Lain. Bab IX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521