Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2021

Mekanisme Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Pelaporan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Penerbitan Pencatatan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Ralat SP3B, dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

10 Mei 2021

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2021

Tanggal Berlaku

11 Mei 2021

Sumber

BD.2021/NO.21, LL KAB. KAPUAS HULU : 30 HAL

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 185 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no-21-thn-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman-keuangan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21, LL KAB. KAPUAS HULU : 30 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.32 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.79 Tahun 79, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda Kapuas Hulu Tahun 2020, Perbup Kapuas Hulu No.47 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tata Kelola Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Pelaporan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Penerbitan Pencatatan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, Ralat SP3B, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
Perbup ini terdapat 22 halaman dan 8 halaman lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521