Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Perizinan Berusaha di Daerah Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Bab IV Kewenangan dan Prosedur Bab V Pembinaan Bab VI Pengawasan Bab VII Koordinasi Bab VIII Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Bab IX Sistem Informasi Bab X Pengelolaan Pengaduan Bab XI Partisipasi Masyarakat Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Peralihan BAb XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

16 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

16 Juli 2021

Tanggal Berlaku

16 Juli 2021

Sumber

BD.2021/NO.36

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 315 kali

FILE-FILE PERATURAN

35.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan berusaha

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2021/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepada Daerah yang mengatur Perizinan Berusaha paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Perizinan Berusaha di Daerah Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Bab IV Kewenangan dan Prosedur Bab V Pembinaan Bab VI Pengawasan Bab VII Koordinasi Bab VIII Pelaporan dan Penyelesaian Keberatan Bab IX Sistem Informasi Bab X Pengelolaan Pengaduan Bab XI Partisipasi Masyarakat Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Peralihan BAb XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
30 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT