Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 29 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Obyek, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak; Bab III Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak; Bab IV Ketentuan Perizinan; Bab V Fasilitas Hotel Yang Dinikmati Oleh Bukan Tamu Hotel; Bab VI Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Bab VII Media Pembayaran Dan Perforasi; Bab IX Tata Cara Perhitungan Pajak; Bab X Sistem Pemungutan Pajak; Bab XI Tata Cara Penyetoran Pajak; Bab XIII Tata Cara Pelaporan; Bab XIV Penetapan Pajak; Bab XV Pembukuan Dan Pemeriksaan; Bab XVI Penyidikan; Bab XVII Ketentuan Pidana; Bab XVIII Pengawasan Dan Penertiban; Bab XIX Ketentuan Lain-Lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

25 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 29, LL 10 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 465 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No.29 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH - PEDOMAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2014 /No. 29, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara sebagai Peraturan Pelaksanaannya; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Negara Republik Indonesia TahunNomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Keija Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 3).
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Obyek, Subyek Pajak Dan Wajib Pajak; Bab III Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak; Bab IV Ketentuan Perizinan; Bab V Fasilitas Hotel Yang Dinikmati Oleh Bukan Tamu Hotel; Bab VI Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Bab VII Media Pembayaran Dan Perforasi; Bab IX Tata Cara Perhitungan Pajak; Bab X Sistem Pemungutan Pajak; Bab XI Tata Cara Penyetoran Pajak; Bab XIII Tata Cara Pelaporan; Bab XIV Penetapan Pajak; Bab XV Pembukuan Dan Pemeriksaan; Bab XVI Penyidikan; Bab XVII Ketentuan Pidana; Bab XVIII Pengawasan Dan Penertiban; Bab XIX Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521