Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2021

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum Pembina, Penanggung Jawab, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik Bentuk dan Pola Pelayanan Publik Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Sistim Informasi Pelayanan Publik Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Biaya/Tarif Pelayanan Publik Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengaduan Pelayanan Publik Peran Serta Masyarakat Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sijunjung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Muaro Sijunjung

Tanggal Penetapan

15 September 2021

Tanggal Pengundangan

15 September 2021

Tanggal Berlaku

15 September 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Bidang

Halaman ini telah diakses 899 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sijunjung 2021_3 Penyelenggaraan Pelayanan Publik.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelayanan publik
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai unsur pelayanan publik berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyelenggarakan layanan terhadap pemenuhan barang, jasa dan pelayanan administratif kepada masyarakat; b. bahwa guna mewujudkan peningakatan kualitas pelayanan publik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan danberkelanjutan; c. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pengaturan hukum yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dan para pihak terkait lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum Pembina, Penanggung Jawab, Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Publik Bentuk dan Pola Pelayanan Publik Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Sistim Informasi Pelayanan Publik Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Biaya/Tarif Pelayanan Publik Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pengaduan Pelayanan Publik Peran Serta Masyarakat Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021. Mencabut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2021

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT