Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 12 Tahun 2009

Pernyertaan Modal Daerah Kota Cilegon

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. Penyertaan Modal daerah; 4. Penganggaran; 5. Pertanggungjawaban dan kewajiban; 6. Hasil usaha; 7. Hak mewakili; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pernyertaan Modal Daerah Kota Cilegon

T.E.U.

Indonesia, Kota Cilegon

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Cilegon

Tanggal Penetapan

15 September 2009

Tanggal Pengundangan

15 September 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2009/NO. 12

Subjek

PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cilegon

Bidang

Halaman ini telah diakses 717 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

12-2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pernyertaan Modal Daerah Kota Cilegon
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pernyertaan Modal Daerah Kota Cilegon
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya penggalian potensi ekonomi melalui Penyertaan Modal Daerah; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyertaan Modal Daerah UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 TAhun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2000, Perda Kota Cilegon No. 1 Tahun 2004, Perda Kota Cilegon No. 2 Tahun 2004, Perda Kota Cilegon No. 18 Tahun 2006. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. Penyertaan Modal daerah; 4. Penganggaran; 5. Pertanggungjawaban dan kewajiban; 6. Hasil usaha; 7. Hak mewakili; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521