Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Penagihan Bab XI Keringanan dan Pengurangan Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

16 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015 / NO.13

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 390 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 13 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

petunjuk
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2015 / NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Perlu di gali Sumber-sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah. b. bahwa Kebijakan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan berdasarkan perin sip Demokrasi, pemerataan dan Keadilan serta peran serta Masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensiDaerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,sambil menunggu Peraturan Daerah maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 ten tang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Undang-Un dang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3582); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 ten tang Jalan Nomor 59 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha; 15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015. Bab I Ketentuan Umum Bab II Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Saat Retribusi Terutang Bab VIII Tata Cara Pemungutan Bab IX Tata Cara Pembayaran Bab X Tata Penagihan Bab XI Keringanan dan Pengurangan Bab XII Kadaluwarsa Bab XIII Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521