Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 7 Tahun 2010

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. ketentuan umum ;2. jenis pajak daerah ;3. pajak hotel ;4. pajak restoran ;5. pajak hiburan ;6.pajak reklame ;7. pajak penerangan jalan ;8. pajak parkir ;9. pajak air tanah ;10. pajak sarang burung walet ;11. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;12. bea perolehan atas tanah dan bangunan ;13. tata cara penetapan dan pemugutan pajak daerah ;14. nomor wajib pajak ;15. tata cara pembayaran ;16. tata cara pelaporan ;17. penagihan pajak daerah ;18. keberatan dan banding ;19. pembetulan , pembatalan , penghapusan dan pengurangan ;20. pengembalian kelebihan pembayaran ;21. kadaluawarsa penagihan ;22. pembuktian dan pemeriksaan ;23.insentif pemungutan ;24.ketentuan khusus ;25. penyidikan ;26.ketentuan pidana ;27. .ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Tangerang Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Tangerang Selatan

Tanggal Penetapan

31 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010NO.7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 6709 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-No-7-Tahun-2010-tentang-pajak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa pajak daerah sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No. 5 tahun 1960;3. UU No.8 tahun 1981 ;4. UU No.6 tahun 1983;5. UU No.19 tahun 1997;6. UU No. 23 tahun 2000 ;7. UU No. 14 tahun 2002 ;8. UU No. 17 tahun 2003;9. UU No, 1 tahun 2004 ;10. UU No. 7 tahun 2004;11. UU No. 15 tahun 2004;12. UU No. 32 tahun 2004 ;13. UU No.33 tahun 2004;14. UU No. 51 tahun 2008;15. UU No.28 tahun 2009 ;16. PP No. 135 tahun 2000;17. PP No. 136 tahun 2000;18. PP No. 137 tahun 2000 ;19. PP No. 58 tahun 2005;20. PP No. 38 tahun 2007 ;21. PP No. 43 tahun 2008 ;22. PP No. 69 tahun 2010 1. ketentuan umum ;2. jenis pajak daerah ;3. pajak hotel ;4. pajak restoran ;5. pajak hiburan ;6.pajak reklame ;7. pajak penerangan jalan ;8. pajak parkir ;9. pajak air tanah ;10. pajak sarang burung walet ;11. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;12. bea perolehan atas tanah dan bangunan ;13. tata cara penetapan dan pemugutan pajak daerah ;14. nomor wajib pajak ;15. tata cara pembayaran ;16. tata cara pelaporan ;17. penagihan pajak daerah ;18. keberatan dan banding ;19. pembetulan , pembatalan , penghapusan dan pengurangan ;20. pengembalian kelebihan pembayaran ;21. kadaluawarsa penagihan ;22. pembuktian dan pemeriksaan ;23.insentif pemungutan ;24.ketentuan khusus ;25. penyidikan ;26.ketentuan pidana ;27. .ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 62 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521