Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini terdiri atas 13 Bab dan 28 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PAUD, Peserta didik, Standar PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pembiayaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengawasan dan Pembinaan,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

21 September 2020

Tanggal Pengundangan

22 September 2020

Tanggal Berlaku

22 September 2020

Sumber

LD. 2020/No. 5

Subjek

PENDIDIKAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_nomor_5_tahun_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ABSTRAK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2020/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mengembangkan kehidupan individu anak usia dini dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa sangat penting untuk dilakukan; b. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara menyeluruh dan terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu; c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hulu; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (berita negara Repulik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan. Perda ini terdiri atas 13 Bab dan 28 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PAUD, Peserta didik, Standar PAUD, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, Perizinan, Pembiayaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengawasan dan Pembinaan,
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai batas waktu pemberian izin habis atau paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini di tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan. 18 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521