Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini terdiri atas 21 Bab dan 99 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Perhimpunan BPR, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan, Pembubaran, dan ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

23 September 2020

Tanggal Pengundangan

24 September 2020

Tanggal Berlaku

24 September 2020

Sumber

LD. 2020/No. 7

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_nomor_7_tahun_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2020/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sehingga mengubah mekanisme pengelolaan dan bentuk badan hukum dari Bank Perkreditan Rakyat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 4. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/ POJK. 03 /2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Perda ini terdiri atas 21 Bab dan 99 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Rapat KPM, Dewan Pengawas dan Direksi, Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Kerjasama, Perhimpunan BPR, Pembinaan dan Pengawasan, Kepailitan, Pembubaran, dan ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Periodesisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 3), telah menjadi 1 (satu) periodesisasi jabatan b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu beralih pada Perumda BPR Rokan Hulu. c. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda BPR Rokan Hulu. d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda BPR Rokan Hulu beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Rokan Hulu. e. Seluruh Keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan Perumda BPR Rokan Hulu. f. Seluruh Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda BPR Rokan Hulu. g. Seluruh dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu beralih menjadi dokumen, perizinan, asset, dan pegawai Perumda BPR Rokan Hulu; dan h. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perusda BPR) Rokan Hulu sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perumda BPR Rokan Hulu setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwewenang.
43 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521