Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2020

Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini terdiri atas 6 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan kode Etik dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

26 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2020

Tanggal Berlaku

26 Maret 2020

Sumber

BD. 2020/No. 14

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 363 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_nomor_13_tahun_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KODE ETIK PERSONIL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD. 2020/No. 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan terkait kode etik para personil pengelola pengadaan barang dan jasa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya Kode etik ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/ Wali Kota; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah daerah terkait pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 142, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Perbup ini terdiri atas 6 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan kode Etik dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kode Etik Personil Pengeola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 3 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2020

Kode Etik Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT