Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, 2. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) diubah, 3. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) diubah, dan 4. Ketentuan Pasal 48 Ayat (4) diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pasir Pengaraian

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2021

Sumber

LD. 2021/No. 7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 894 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_nomor_7_tahun_2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2021/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa terdapat beberapa sektor usaha yang perlu dimasukkan dalam peraturan daerah dan perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan tarif dalam sektor pajak hiburan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam bidang perpajakan yang selama ini kurang mendapat perhatian bagi pelaku usaha; b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemberian akses penerangan jalan bagi masyarakat Rokan Hulu perlu dilakukan pemungutan terhadap sektor pajak penerangan jalan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak penerangan jalan; c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan di daerah diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan dan pemungutan pajak daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, 2. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) diubah, 3. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) diubah, dan 4. Ketentuan Pasal 48 Ayat (4) diubah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021. 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521