Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Perangkat Absensi Sidik Jari Bab III Operator Absensi Sidik Jari Bab IV Sidik Jari dan Tata Cara Absensi Sidik Jari Bab V Pelaporan Bab VI Ketentuan Lain-lain Bab VII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016 / NO.17

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 387 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 17 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016 / NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja; b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)dalam proses pemerintahan (e- Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. bahwa absensi sidik jari merupakan salah satu sarana yang dapat membantu menjamin kepastian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun2011Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor5Tahun2014tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 15...); 4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Keppres No. 68 Tahun 2005 Tentang Jam Kerja PNS 8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2013 Nomor 03),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan) Bab I Ketentuan Umum Bab II Perangkat Absensi Sidik Jari Bab III Operator Absensi Sidik Jari Bab IV Sidik Jari dan Tata Cara Absensi Sidik Jari Bab V Pelaporan Bab VI Ketentuan Lain-lain Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521