Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2020

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Prinsip Dan Strategi; 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggaraan Penanggulangan HIV Dan AIDS; 4. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 5. Komisi Penanggulangan AIDS; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Ketentuan Penyidikan; dan 11. Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

12 November 2020

Tanggal Pengundangan

12 November 2020

Tanggal Berlaku

12 November 2020

Sumber

LD.2020/NO.194

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 341 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Lamandau No 03 Th 2020 Ttg Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanggulangan HIV/AIDS
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/NO.194
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome
ABSTRAK:	a. bahwa Human Immunodeficiency Virus (HIV), penyebab Acquired Immune Deficiency Sindrom (AIDS) merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia yang proses penularannya sulit dipantau, meningkat secara signifikan, serta tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin; b. bahwa untuk menanggulangi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Sindrom (AIDS) serta dampak negatif di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, perlu diatur langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrom; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023; 1. Prinsip Dan Strategi; 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggaraan Penanggulangan HIV Dan AIDS; 4. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 5. Komisi Penanggulangan AIDS; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan, Koordinasi Dan Pengawasan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Ketentuan Penyidikan; dan 11. Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2020. 27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2020

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immunedeficiency Syndrome

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT