Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 6. Tugas Dan Fungsi; 7. Pemantauan Dan Evaluasi; 8. Kerjasama; 9. Partisipasi Masyarakat; 10. Anggaran; 11. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tabalong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

16 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2019

Tanggal Berlaku

16 Desember 2019

Sumber

LD.2019/No. 08

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tabalong

Bidang

Halaman ini telah diakses 292 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-08 2019 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2019/No. 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, sangat diperlukan Pengarusutamaan Gender, sehingga dapat berperan serta pembangunan; secara adil dan setara dalam proses bahwa seluruh proses pembangunan Pengarusutamaan Gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusat dan daerah; bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf H tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak : pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Perencanaan; 5. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 6. Tugas Dan Fungsi; 7. Pemantauan Dan Evaluasi; 8. Kerjasama; 9. Partisipasi Masyarakat; 10. Anggaran; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019. 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT