Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Ketentuan Umum; Jenis Layanan Publik Tertentu Yang DIlakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Pelaksanaan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tabalong

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

21 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2020

Tanggal Berlaku

21 Desember 2020

Sumber

BD.2020/NO.54

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tabalong

Bidang

Halaman ini telah diakses 386 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 52 TAHUN 202O20210106_15252417 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak
ABSTRAK:	Bahwa Untuk Memenuhi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perlu Diatur Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah; Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Menyatakan Bahwa Ketentuan Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah; Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah. Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016. Peraturan ini Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Ketentuan Umum; Jenis Layanan Publik Tertentu Yang DIlakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah; Pelaksanaan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 52 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT