Pajak dan Retribusi Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak
ABSTRAK: |
- Bahwa Untuk Memenuhi Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perlu Diatur Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah;
Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Menyatakan Bahwa Ketentuan Mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Diatur Dengan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
- Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016.
- Peraturan ini Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
Ketentuan Umum;
Jenis Layanan Publik Tertentu Yang DIlakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
Pelaksanaan;
Pengawasan;
Ketentuan Lain-lain;
Ketentuan Penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
- 9 Halaman
|