Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran Badan Ruang Lingkup 3. Wewenang Dan Tanggung Jawab 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 5. Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Kerja Sama 7. Persan Serta Masyarakat 8. Sistem Informasi 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Pelaporan 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tabalong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2021

Sumber

LD.2021/No.07

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tabalong

Bidang

Halaman ini telah diakses 471 kali

FILE-FILE PERATURAN

07 2021 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penyelenggara kesejahteraan sosial

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2021/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan jaminan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, adalah menjadi bagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; bahwa masih banyak warga masyarakat di Kabupaten Tabalong yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial yang perlu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Berisi Tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran Badan Ruang Lingkup 3. Wewenang Dan Tanggung Jawab 4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 5. Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Kerja Sama 7. Persan Serta Masyarakat 8. Sistem Informasi 9. Pembinaan Dan Pengawasan 10. Pelaporan 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
37 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT