Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 80 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian dana oeprasional. penganggaran, ketentuan penggunaan dana operasional, tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban dana operasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

31 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2018

Tanggal Berlaku

31 Desember 2018

Sumber

BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 80

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

Halaman ini telah diakses 258 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-80-2018-DO.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

dprd - DANA OPERASIONAL - TATA CARA PEMBERIAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Blora Tahun 2018 No. 80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dana operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari hari; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dantertib administrasi dalam pemberian, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana operasional bagi pimpinan DPRD Kab Blora TA 2019, perlu disusun ketentuan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemberian Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab Blora TA 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian dana oeprasional. penganggaran, ketentuan penggunaan dana operasional, tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban dana operasional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 80 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT