Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 56 Tahun 2019
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakBiaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk : a. Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;dan b. Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk: 1. Koordinasi dan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; 2. Operasional pengamanan;dan 3. Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Prosentase pembagian belanja penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut : a. Biaya penunjang operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;dan b. Biaya penunjang operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
METADATA PERATURAN
UJI MATERI
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
-
PERBUP Kab. Paser No. 18 Tahun 2021
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan