Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 60c Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator SPM, dan penerima layanan, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 60c Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

60c

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2020

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2020

Tanggal Berlaku

01 Januari 2021

Sumber

BD.2020/No. 60C

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 317 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal Pekalongan 60C 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 60c, BD.2020/No. 60C
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur pencapaian kinerja UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu; bahwa fungsi Standar Pelayanan Minimal UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar pelayanan berdasarkan prinsip fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwako tentang Standar Pelayanan Minimal UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP no 21 Tahun 1988; PP No 23 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator SPM, dan penerima layanan, pelaksanaan, penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021. 27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521