Logo
Login

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020

Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Pejabat Penyelenggara Negara Bab IV Tim Pengelola LHKPN Bab V Sanksi Bab VI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
T.E.U.
Indonesia, Kota Pekalongan
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Pekalongan
Tanggal Penetapan
07 Januari 2020
Tanggal Pengundangan
07 Januari 2020
Tanggal Berlaku
07 Januari 2020
Sumber
BD.2020/No.6
Subjek
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Pekalongan
Bidang
Halaman ini telah diakses 305 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal No 6 Tahun 2020.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan