Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2021

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,yang terdiri atas 16 Pasal dari XI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas, Maksud Dan Tujuan, Bab III Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bab IV Struktur Sistem, Bab V Penanggung Jawab, Pengelola, Dan Pengguna, Bab VI Larangan, Bab VII Pembayaran, Bab VIII Kerja Sama, Bab IX Pengawasan, Bab X Sanksi Administratif, Bab XI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

20 September 2021

Tanggal Pengundangan

20 September 2021

Tanggal Berlaku

20 September 2021

Sumber

Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 655 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Lombok Barat No 42 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih efektif, efisien, transparan serta memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, perlu dibangun sistem pelayanan secara online; b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penerapan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara pelaksanaannya sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 _ tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4); Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupa- ten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 105); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 121); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupa- ten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 158); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 173). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,yang terdiri atas 16 Pasal dari XI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas, Maksud Dan Tujuan, Bab III Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bab IV Struktur Sistem, Bab V Penanggung Jawab, Pengelola, Dan Pengguna, Bab VI Larangan, Bab VII Pembayaran, Bab VIII Kerja Sama, Bab IX Pengawasan, Bab X Sanksi Administratif, Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021. Tidak Ada Tidak Ada 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 42 Tahun 2021

Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT