Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 27 Tahun 2012

Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Pembentukan; Organisasi; Tujuan; Tugas dan Fungsi; Tata Cara Kerja Sama Antar Desa; Perubahan dan atau Pembatalan; Inventarisasi dan Pelestarian Hasil Program; Musyawarah Pengambilan Keputusan; Keuangan; Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Jangka Waktu Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunungkidul

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wonosari

Tanggal Penetapan

19 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

19 Juli 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2012/NO.3 SERI D

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DESA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Bidang

Halaman ini telah diakses 617 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Gunungkidul No.27 Tahun 2012 ttg Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dlm Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masy.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa Dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gunungkidul

pedoman-pembentukan-badan-kerja-sama
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2012/NO.3 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa dalam Rangka Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa kebijakan pokok Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-Integrasi) adalah bagian dari upaya Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; bahwa untuk menjaga kelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-Integrasi) supaya berkelanjutan, berkembang dan terkendali perlu dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD); Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010; Materi Pokok: Pembentukan; Organisasi; Tujuan; Tugas dan Fungsi; Tata Cara Kerja Sama Antar Desa; Perubahan dan atau Pembatalan; Inventarisasi dan Pelestarian Hasil Program; Musyawarah Pengambilan Keputusan; Keuangan; Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Jangka Waktu Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 1 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521