Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2019

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kudus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman, tim verifikasi, prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, pencatatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kudus

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

01 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2019

Sumber

BD.2019/NO.7

Subjek

STANDAR/PEDOMAN - PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 434 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_No__7_ttg_penyerahan_PSU_Perumahan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - PEDOMAN PENYERAHAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa untukmenjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkunganperumahan dan permukiman yang layak, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitasumum perumahan dan permukiman; bahwa dalam rangka optimalisasi dan keberlanjutanpengelolaan prasarana, sarana, dan utilitasumum perumahan dan permukiman, perlu dilaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitasumum perumahan dan permukiman dari perseorangan/badan hukum kepada Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerahdan agar tertib administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur penyerahan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukimandi daerah; bahwa dengan belum terbentuknya peraturan daerah yang mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah, terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukumdan mengganggu kelancaran penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum perumahan dan permukiman di Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan BupatiKudus Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman, tim verifikasi, prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, pencatatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
21 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2019

Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Kudus

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT