Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. pembentukan dan kedudukan; b. sifat, tujuan dan fungsi; c. klasifikasi penyiaran; d. media penyiaran, penggunaan frekuensi dan jaringan siaran; e. struktur organisasi; f. pengangkatan, pemeberhentian dan pemberhentian sementara dewan pengawas dan kepala stasiun; g. tata kerja; h. pertanggung jawaban; i. pengangkatan dan pemberhentian pegawai LPPL; j. kegiatan usaha; k. penyelenggaraan penyiaran; l. rencana dasar teknik dan persyaratan teknik perangkat penyiaran; dan m. sumber pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

18 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

18 Juni 2019

Tanggal Berlaku

18 Juni 2019

Sumber

LD.2019/No.8

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 346 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kapuas No.8 Tahun 2019 ttg Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Lembaga Penyiaran Publik
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat; b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Udang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran. a. pembentukan dan kedudukan; b. sifat, tujuan dan fungsi; c. klasifikasi penyiaran; d. media penyiaran, penggunaan frekuensi dan jaringan siaran; e. struktur organisasi; f. pengangkatan, pemeberhentian dan pemberhentian sementara dewan pengawas dan kepala stasiun; g. tata kerja; h. pertanggung jawaban; i. pengangkatan dan pemberhentian pegawai LPPL; j. kegiatan usaha; k. penyelenggaraan penyiaran; l. rencana dasar teknik dan persyaratan teknik perangkat penyiaran; dan m. sumber pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019. 34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT