Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 18 Tahun 2010

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JASA BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB V PENATAUSAHAAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

06 September 2010

Tanggal Pengundangan

07 September 2010

Tanggal Berlaku

06 September 2010

Sumber

BD.2010 / NO.18

Subjek

APBD - PERIKANAN DAN KELAUTAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 508 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No.18 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2010 / NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya mengoptimalisasi dan mengefektifkan pemakaian alat berat excavator dan sekaligus dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Penatausahaan Pengelolaan Excavator; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, belum memuat ketentuan retribusi pemakaian alat berat Excavator; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tk. II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 no. 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 1822). 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4389). 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443). 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438). 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan. 8. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor 46). 10. Peraturan Daerah Ka bu paten Konawe Nomor 1 O Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalarn Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor44). 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III TATA CARA PENGGUNAAN JASA BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB V PENATAUSAHAAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010.
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521