Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 17 Tahun 2010

Kepemilikan Gergaji Rantai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIK GERGAJI RANTAI BAB III TATA CARA PENDAFTARAN BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kepemilikan Gergaji Rantai

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

06 September 2010

Tanggal Pengundangan

06 September 2010

Tanggal Berlaku

06 September 2010

Sumber

BD.2010 / NO.17

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 484 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No.17 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2010 / NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kepemilikan Gergaji Rantai
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasat 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. 531 /Kpts-11/1995 tentang Pelaksanaan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai disebutkan bahwa pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada lnstansi Kehutanan. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe yang mengatur tentang kepemilikan gergaji rantai, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemilikan Gergaji Rantai. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lem bar an Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran NE>gcti a T cthun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Norn or 3419); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota; 8. Keputusan Presiden Repulik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 Tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 54/Menhut-11/2007 Jo. Pera tu ran Menteri Kehutanan Nomor P .17 I Menhutll /2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-11/2007 tentang lzin Peralatan untuk Kegiatan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hu tan Pad a Hu tan Alam a tau Kegiatan lzin Pemanf aatan Kayu atau Hasil Lelang. 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Tentang Pelaksanaan Penjualan, Penggunaan Gergaji Rantai. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIK GERGAJI RANTAI BAB III TATA CARA PENDAFTARAN BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2010. 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 17 Tahun 2010

Kepemilikan Gergaji Rantai

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT