Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 19 Tahun 2019

Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. dana operasional kedamangan; b. mekanisme penganggaran dan penyaluran; c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan d. pembinaan, monitoring dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

01 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2019

Tanggal Berlaku

03 Juli 2019

Sumber

BD.2019/No.19

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 338 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kapuas No.19 Tahun 2019 ttg Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Dana Operasional Kedamangan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas; b. bahwa untuk mendukung program kerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat, perlu diberikan dana operasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Penggunaan Dana Operasional Kedamangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kapuas; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas. a. dana operasional kedamangan; b. mekanisme penganggaran dan penyaluran; c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan d. pembinaan, monitoring dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521