Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2011

Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD BAB III PELAKSANAAN APBD BAB V STANDARISASI BIAYA BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERGESERAN ANGGARAN/CHANGE CONTRACT ORDER (CCO) BAB X KOORDINASI, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

07 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

09 Februari 2011

Tanggal Berlaku

09 Februari 2011

Sumber

BD.2011 / NO.6

Subjek

APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - SISTEM PENGENDALIAN INTERN - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 736 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 06 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2011 / NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	a. bahwa untuk lebih tertib dan terarahnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; b. bahwa, untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822): 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, s ebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo< 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 385!); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang J a s a Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 10); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 39; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undany (Lembaran Negara Tahun ‘2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentarv Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 200-1 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem P e r e nc a n a a n Pembangunan Nasiona! (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, se bagaimana telah diubah terakahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentarv Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor i03j; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan J a s a Konstruksi; 15. Peraturan Memerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keucngan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tertian-..) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dari Anggota DPRD; 19. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan P e n g a d a a n Barang /’ J a s a di Instansi Pemerintah (LN Tahun 2003 Nomor 120 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007; 21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenlang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 10 Tahun 2C07 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (LD 2007 Nomor 44 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Momoi 11,12,13 Tahun 2007 dan Nomor 1 Tahun 200t tentang Pembentukan Organisasi Petangku Daerah (LD Tahun 2007 Nomor 45,46,47, dan 49); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor ! 1 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor !'/ tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor Tahun 2010 tentang Penet a p a n APBD Kabupaten Konawe Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupafo Konawe Nomor 77); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahi 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengolahan Barang Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata c.cra Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 / f a hu : , 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang miiii Daerah seria perubahannya Permendagri Nomor o9 Tahun 2007; 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/ 2008 tentang Standar Biaya umum Tahun 2009; Peraturan Menteri Kimpraswil Nomor 43 Tahun 2007 tentang Standart dan pedoman p e n g a d a a n J a s a Konstruksi; 32. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 373/KPTS/M/ 2001 tentang Sewa Rumah Negara; 3. Peraturan Lembaga J a s a Konstruksi (LPJK) Nomor 12a Tahun 2008. Tentang Registrasi Usaha J a s a P ere ncana Konstruksi dan jasa Pengawas Konstruksi. 34. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2011. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM PELAKSANAAN APBD BAB III PELAKSANAAN APBD BAB V STANDARISASI BIAYA BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERGESERAN ANGGARAN/CHANGE CONTRACT ORDER (CCO) BAB X KOORDINASI, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan APBD Tahun 2009 33 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521