Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tata Naskah Dinas; BAB III Naskah Dinas; BAB IV Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, Pejabat dan Pelaksana Tugas; BAB V Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas; BAB VI Stempel; BAB VII Kop Naskah Dinas; BAB VIII Sampul Naskah Dinas; BAB IX Papan Nama; BAB X Perubahan dan Pencabutan; BAB XI Pembinaan dan Pengawasan; BAB XII Ketentuan Penutup.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat