Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 2 Tahun 2011

Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas Yang Bukan Peruntukannya Dan Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI KONAWE PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAT KABUPATEN KONAWE

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas Yang Bukan Peruntukannya Dan Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Konawe

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

03 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2011

Tanggal Berlaku

03 Januari 2011

Sumber

BD.2011 / NO.2

Subjek

APBD - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 759 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 02 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2011 / NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas Yang Bukan Peruntukannya Dan Sarana Olah Raga Milik Pemerintah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna dan pemakai gedung pertemuan / diklat, rumah dinas bukan peruntukannya dan sarana olah raga milik Pemerintah Kab. Konawe secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diperlakukan tarif penggunaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang taril penggunaan gedung pertemuan / diklat, rumah dinas yang bukan peraniukannya dan sarana olah rapa milik Pemerintah Kab. Konawe. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822): 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Lembaran Nepara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang: ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ); 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teniang Kewenangan Pemerintah : 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indondsia Nomor 4139 ); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Relribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi: 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain; 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terapat Rekreasi dan Olah Raga. PERATURAN BUPATI KONAWE PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAT KABUPATEN KONAWE
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521