Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011

Pajak-Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK BAB III PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB VII INTENSIF PEMUNGUTAN BAB VIII KETENTUAN KHUSUS BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

03 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2011

Tanggal Berlaku

04 Januari 2011

Sumber

BD.2011 / NO.1

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 609 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 01 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK-PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2011 / NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pajak-Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang sangat Penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Dacrah yang luas. nyata dan bertanggungjawab; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kab. Konawe tentang Pajak Dacrah perlu di sesuaikan dengan Undang-undang yang baru di maksud dan pelimpahan kewenangan dan urusan dari Pemerintah Pusat berupa pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maupun Pelimpahan urusan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah Kabupaten yaitu pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah perlu diatur Tata Cara Pemungutannya: ¢. bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pajak - pajak maka untuk menjaga Kemakmuran Pajak Daerah setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2000. maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a. b dan huruf ¢ tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 2950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia Takun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684): 5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 428¢); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan [embaran Negara Republik - Indonesia - Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 lahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258): 15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor): 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); 18.Peraturan Daerah Kab. Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan urusan Pemerintahan (Lembaran Dacrah Kab. Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK BAB III PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB VII INTENSIF PEMUNGUTAN BAB VIII KETENTUAN KHUSUS BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011. 31

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521