Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 19 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL BAB III KLASIFIKASI PASAR BAB IV FASILITAS PASAR BAB V JENIS-JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BAB VI KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BAB VII KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR/ PERTOKOAN BAB VIII KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X KARCIS RETRIBUSI PASAR BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Unaaha

Tanggal Penetapan

29 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2012

Tanggal Berlaku

29 Desember 2012

Sumber

BD.2012 / NO.19

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe

Bidang

Halaman ini telah diakses 466 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konawe No. 19 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2012 / NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab II Bagian Kelima Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 102) setta sebagai upaya pengendalian efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, maka dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu diatur dengan peraturan Bupati Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang' Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007, Nomor 64) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011, Nomor 89) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012, Nomor 102).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL BAB III KLASIFIKASI PASAR BAB IV FASILITAS PASAR BAB V JENIS-JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BAB VI KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL/SEDERHANA BAB VII KETENTUAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR/ PERTOKOAN BAB VIII KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB X KARCIS RETRIBUSI PASAR BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2012.
22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe No. 19 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT