Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2018

Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan diatur tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak , termasuk mengatur juga tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. bentuk dan sumber Pinjaman Lunak: b. pengelolaan Pinjaman Lunak; c. penyaluran Pinjaman Lunak; d. penerima Pinjaman Lunak; e. mekanisme Pengembalian Pinjaman Lunak; f. lembaga Penjamin; g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pembinaan dan pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

09 Juli 2018

Tanggal Pengundangan

16 Juli 2018

Tanggal Berlaku

16 Juli 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 107

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 260 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 05 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN & PENGELOLAAN PINJAMAN LUNAK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LUNAK-PINJAMAN-PENGELOLAAN-PENYALURAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 107

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak

ABSTRAK:

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembiayaan melalui penyediaan dana berupa pinjaman lunak yang disalurkan melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro. Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha perlu mengatur mengenai pendanaan bagi Usaha Mikro, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan diatur tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak , termasuk mengatur juga tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. bentuk dan sumber Pinjaman Lunak: b. pengelolaan Pinjaman Lunak; c. penyaluran Pinjaman Lunak; d. penerima Pinjaman Lunak; e. mekanisme Pengembalian Pinjaman Lunak; f. lembaga Penjamin; g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Peraturan yang Akan Diatur: Ketentuan mengenai penyaluran dan pencairan Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai Tata cara pengembalian Pinjaman Lunak dan bunga dan/atau bagi hasil Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521