Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 21 Tahun 2021

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Kaur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI; MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI; KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN; HUKUM ACARA KOMISI; GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Kaur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

18 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2021

Tanggal Berlaku

19 Februari 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 909

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 520 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Nomor 21 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 909

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Kaur

ABSTRAK:

a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik; b. Bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat; c. Bahwa keterbukaan informasi publik diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintahan Kab Kaur yang baik, yang memperhatikan nilai-nilai agama, moral dan sosial yang hidup dan berkembang di Kab Kaur; dan d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab Kaur.
1. UU No 9 Th 1967; 2. UU No 9 Th 1998; 3. UU No 8 Th 1999; 4. UU No 28 Th 1999; 5. UU No 31 Th 1999; 6. UU No 39 Th 1999; 7. UU No 3 Th 2003; 8. UU No 23 Th 2014; 9. PP No 61 Th 2010; 10. Perpres No 54 Th 2010; 11. Perpres No 74 Th 2001; 12. Permendagri No 35 Th 2010; 13. Permendagri No 80 Th 2015; 14. Peraturan Komisi Informasi No 1 Th 2010; dan 15. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN OLEH BADAN PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI; MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI; KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI KABUPATEN; HUKUM ACARA KOMISI; GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521