Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2020

PENGHENTIAN SEMENTARA PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELEWATI BATAS WAKTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan walikota ini mengatur mengenai penghentian sementara pengenaan denda administrasi atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang melewati batas waktu dan koordinasi pelaksanaan penghentian sementara atas pengenaan denda administrasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2020 tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELEWATI BATAS WAKTU

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

07 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2020

Tanggal Berlaku

07 Desember 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 79

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 243 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 79 TH 2020 PENGHENTIAN SEMENTARA PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELEWATI BATAS WAKTU TERTENTU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kependudukan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 79, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 79

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHENTIAN SEMENTARA PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELEWATI BATAS WAKTU

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka terhadap pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi dengan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan; b. bahwa besaran denda administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 99 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat, maka penerapannya perlu dihentikan untuk sementara waktu sampai dengan dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundangundangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penghentian SementaraPengenaan Denda Administrasi Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Melewati Batas Waktu
dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan · Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan walikota ini mengatur mengenai penghentian sementara pengenaan denda administrasi atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang melewati batas waktu dan koordinasi pelaksanaan penghentian sementara atas pengenaan denda administrasi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
jumlah 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2020

PENGHENTIAN SEMENTARA PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELEWATI BATAS WAKTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT