Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota blitar meliputi: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA); d. Kebijakan Akuntansi Belanja; e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan- LO (Laporan Operasional); g. Kebijakan Akuntansi Behan; h. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; i. Kebijakan Akuntansi Piutang; J. Kebijakan Akuntansi Persediaan; k. Kebijakan Akuntansi Investasi; l. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; m. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; n. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud; o. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; p. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; q. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah;dan s. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2020 tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

07 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2020

Tanggal Berlaku

07 Desember 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 350 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 77 TH 2020 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kebijakan akuntansi
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 77, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 77
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar perlu dicabut karena · sudah tidak sesuai dengan dinamika perubahan sekaligus perlu untuk membentuk peraturan pengganti sesuai Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014; Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dall Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota blitar meliputi: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; c. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA); d. Kebijakan Akuntansi Belanja; e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan- LO (Laporan Operasional); g. Kebijakan Akuntansi Behan; h. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas; i. Kebijakan Akuntansi Piutang; J. Kebijakan Akuntansi Persediaan; k. Kebijakan Akuntansi Investasi; l. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; m. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; n. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud; o. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; p. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; q. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; r. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah;dan s. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, maka Peraturan W alikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 77 Tahun 2020

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT