Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenang Dan Mekanisme Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang Bupati; Pendelegasian Wewenang; Mekanisme Pemberian Cuti; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Mekanisme Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2020

Sumber

BD.2020/No.45

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

Halaman ini telah diakses 262 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Nomor 45 Tahun 2020 Ttg Pendelegasian Wewenang dan Mekanisme Pemberian Cuti PNS Di Lingkungan Pemkab. Kuansing.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pENDELEGASIAN-WEWENANG-DAN-MEKANISME-PEMBERIAN-CUTI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan Mekanisme Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan pendelegasian wewenang dan proses pelaksanaan pemberian cuti PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana huruf a, perlu mendelegasikan wewenang Bupati kepada pejabat yang ditunjuk untuk jenis-jenis cuti bagi PNS.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang Bupati; Pendelegasian Wewenang; Mekanisme Pemberian Cuti; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 850/BKPP-04/207 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenang Dan Mekanisme Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT