Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021

Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. jenis pelanggaran dan sanksi administratif c. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif d. kewenangan pengenaan sanksi administratif e. Banding administartif f. pelaporan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Bentuk Singkat

Permen KKP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

05 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2021

Tanggal Berlaku

06 Oktober 2021

Sumber

BN 2021/ NO 776 ; PERATURAN.GO.ID; 45 HLM

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 8363 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERMEN-KP 31 Tahun 2021 ttg Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang KP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Permen KKP No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 31, BN 2021/ NO 776 ; PERATURAN.GO.ID; 45 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); Mengatur tentang: a. ketentuan umum b. jenis pelanggaran dan sanksi administratif c. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif d. kewenangan pengenaan sanksi administratif e. Banding administartif f. pelaporan
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. 81 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521