Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 8 Tahun 2015

Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEDUDUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB V URAIAN TUGAS BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

21 April 2015

Tanggal Pengundangan

21 April 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 8, LL 12 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 399 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 8 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUBAHAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2015 /No. 8, LL 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentangPengadaan Barang/JasaPemerintahsebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPresidenNomor04Tahun2015tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintahperlumembentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkunganPemerintahProvinsidanKabupaten/Kota; b. bahwauntukmemenuhimaksudhurufadiatasmakaperlu merubah Peraturan Bupati Muna Nomor 01 Tahun 2014 tentangpembentukanUnitLayananPengadaan(Procurement Unit)Barang/JasaPemerintahKabupatenMuna; c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada hurufa danb, perlumenetapkanPeraturanBupatiMuna tentangPembentukanUnit Layanan PengadaanBarang/Jasa PemerintahKabupatenMuna; 1.Undang-UndangNomor 29Tahun1959tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LembaranNegaraNomor1822); 2. Undang-UndangNo.5 Tahun 1999tentangLarangan Praktek MonopolidanpersainganUsahaTidakSehat(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor33); 3. Undang-UndangNo. 28Tahun1999tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegaraTahun1999Nomor 75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor3851); 4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor47); 5. Undang-UndangNomor 1Tahun2004tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor5); 6. Undang-UndangNomor 15Tahun2004tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungJawabKeuanganNegara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 66); 7. Undang-UndangNomor 33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 8. Undang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidan Transaksi Elektronik(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor58); 9. Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82); 10.Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor2Tahun2015 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2 Tahun 2014 tentangperubah^atasUndang- UndangNomor23Tahun2014,tentangPemerintahanDaerah menjadiUndang-Undang( LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor24,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor55675); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor64,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3956); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraTahun2005 Nomor140TambahanLembaranNegaraNomor4437); 13.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedoman PembinaanPengawasanatasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor165); 14.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006Nomor20); 15Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007Nomor82); 16.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007Nomor89); 17.Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2007 tentang Lembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah; 18.PeraturanPresidenNomor04Tahun2015tentangPerubahan KeempatatasPeraturanPresidenNomor54Tahun2010tentang PenggadaanBarang/JasaPemerintah; 19.KeputusanPresidenNomor42Tahun2002tentangPelaksanaan AnggaranPendapatandanBelanjaNegara; 20.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor59 Tahun2007danterakhirkalidiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor21Tahun2011; 21.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor01Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 22.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor99Tahun2014tentang PedomanPembentukanUnitLayananPengadaanBarang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 23.PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEDUDUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB V URAIAN TUGAS BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521