Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 1 Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BAB III PENGANGGARAN BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

15 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 1, LL 6 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 363 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 1 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2015 /No. 1, LL 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat
ABSTRAK:	a.bahwamakadalamrangkatertibadministrasidanadanyakepastian hukumterhadappenggunaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah KabupatenMunauntukkegiatanbelanjatidakterduga,makaperluadanya pengaturansebagaipedomandalampengelolaanyaagardapatbeijalan denganbaik,terkendalidanterkoordinasi; b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhuruf a,maka perlumenetapkanPeraturanBupatiMunatentangTataCaraPemberian danPertanggungjawabanBelanjaTidakTerduga. 1.Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukanDaerah- DaerahTingkatII diSulawesi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3206); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1,Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor5,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahginLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2014(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor246, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5589); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor 140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 7.PeraturanPemerintahNomor 41Tahun2007tentangOrganisasiPerangkat Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor89, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4741); 8.PeraturanPemerintahNomor 21Tahun2008tentangPenyelenggaraan PenanggulanganBencana(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828); 9.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahkeduakalinya denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor21Tahun2011; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 11.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 12Tahun2007tentang PenetapanUrusanPemerintahanDaerahKabupatenMuna(Lembaran DaerahNomor12Tahun2007,TambahanLembaranDaerahKabupaten MunaNomor12); 12.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor6Tahun2008tentangPokok- PokokPengelolaanKeuanganDaerahKabupatenMuna(LembaranDaerah Nomor6Tahun2008,TambahanLembaranDaerahKabupatenMuna Nomor6); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BAB III PENGANGGARAN BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521