Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2021

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: a. mengoptimalkan penerimaan Daerah dari sektor PBB-P2; dan b. mengoptimalkan upaya penyelesaian Tunggakan PBB-P2 Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

24 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

25 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

25 Agustus 2021

Sumber

BD.2021 NO.23

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 444 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NOMOR 23 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sanksi administratif-denda-tunggakan pbb perdesaan dan perkotaan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2021 NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan penyelesaian tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di daerah; b. bahwa untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak melunasi utang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi adm inistratif berupa denda; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ay at (6) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PERDA NO.13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA NO.1 Tahun 2012
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: a. mengoptimalkan penerimaan Daerah dari sektor PBB-P2; dan b. mengoptimalkan upaya penyelesaian Tunggakan PBB-P2 Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521