TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Hibah dapat diberikan kepada: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah lainnya; c. badan usaha milik negara d. badan usaha milik Daerah; e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan; atau f. partai politik. Hibah berupa uang tidak dapat dipergunakan untuk: a. pengadaan lahan/tanah; b. pengadaan bangunan/gedung; dan/atau c. pemberian honorarium pengurus organisasi yang bersifat bulanan, kecuali tenaga kesekretariatan dan kepanitiaan serta yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk bar an g dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD pengelola Hibah berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada jenis belanja Hibah.